Pendidikan tertanam sebagai fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Di Jawa Barat, wilayah yang dipenuhi dengan warisan sejarah dan keberagaman budaya, kita mencuntai perjalanan transformasi pada ranah pendidikan, khususnya di kabupaten Subang. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan, harapan untuk meraih mutu pendidikan yang merata dan berkualitas bisa diwujudkan.
Kondisi Pendidikan di Jawa Barat: Peta keberagaman dan Tantangan
Rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Barat saat ini tidak lebih dari 9 tahun, atau rata- rata usia pendidikan masyarakat Jawa Barat hanya sampai sekolah menengah pertama (SMP). Artinya, Wajar Dikdas Sembilan Tahun belum terpenuhi, padahal menjadi pendidikan minima l bagi warga negara yang dibebankan konstitusi pada pemerintah.
Pendidikan di Jawa Barat masih sarat persoalan. Kesenjangan akses, ketimpangan kualitas pendidikan dan mutu sekolah, distribusi guru yang tidak merata, hingga persoalan kesejahteraan guru terus menjadi pekerjaan rumah besar yang menanti diselesaikan. Padahal sejatinya, pendidikan adalah proses berkebun talenta, bukan berkebun persoalan. Berbagai persoalan tersebut membuat kondisi pendidikan di Jawa Barat masih jauh dari harapan. Secara makro dari tahun ke tahun, tak begitu banyak perubahan yang terjadi di bidang pendidikan.
Jawa Barat, sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan di Indonesia, memiliki tantangan berupa disparitas mutu pendidikan antar daerahnya. Meskipun demikian, komitmen untuk meningkatkan standardisasi dan akses pendidikan adalah satu dari sekian banyak prinsip yang dikedepankan.
Subang: Tantangan Lokal dan Potensi Pertumbuhan
Kabupaten Subang, berada di Jawa Barat bagian timur, juga turut berkiprah dalam menghadirkan pendidikan berkualitas bagi masyarakatnya. Tantangan-tantangan lokal seperti fasilitas infrastruktur, ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas tinggi, dan minimnya akses pendidikan masih menjadi fokus peningkatan di daerah ini.
Menurut Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Jawa Barat IX (Subang, Majalengka, Sumedang) Partai Gerindra Ridwan Dhani Wirianata, kondisi pendidikan yang terjadi saat ini di Kabupaten Subang mayoritas masih ditingkat SMA atau SMK, dikarenakan minimnya akses untuk ke Universitas. Bahkan masih ada anak-anak yang putus sekolah dan juga hanya tamat di tingkat Sekolah Dasar.
Bicara pendidikan, Ridwan Dhani Wirianata menyampaikan bahwa kita harus memperhatikan infrastruktur pendidikan yang dimiliki seperti sekolah yang layak, tenaga pengajar yang layak, yang hidupnya juga perlu menjadi perhatian. Selain itu, kita juga harus memperhat ikan kesejahteraan tenaga pengajar serta gizi dan asupan yang di konsumsi oleh para murid.
“Yang pernah saya perjuangkan ketika saya maju sebagai Calon Legislatif adalah ingin memberikan tempat dan fasilitas untuk seminar-seminar atau pendidikan instan yang tersertifikas i kepada anak-anak muda khususnya di Kabupaten Subang,” ujar Ridwan Dhani Wirianata, “Karena saat ini Kabupaten Subang sedang mengalami kemajuan yang cukup pesat, salah satunya di bidang industri yang masuk ke Kabupaten Subang dan juga adanya Pelabuhan Patimban, serta dalam rencana pemerintah ke depan akan dibuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).”
Akan tetapi, masih minimnya partisipasi anak-anak muda Subang dengan masuknya industri tersebut, dikarenakan minimnya keterampilan yang dimiliki, untuk itu perlu adanya balai- balai pelatihan yang tersertifikasi.
Visi dan Langkah Pemerintah: Menuju Pendidikan yang Lebih Baik
Pemerintah daerah dan pusat telah menunjukkan tekadnya dalam menjalankan reformasi pendidikan. Langkah-langkah cepat dan tepat perlu diambil untuk memastikan pendidikan di Subang dan Jawa Barat secara keseluruhan dapat mendekati standar yang diinginkan.
“Dalam program Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang saya perjuangkan bersama Koalisi Indonesia Maju adalah ingin memberikan makan siang gratis kepada seluruh siswa dan siswi dari mulai PAUD sampai ke tingkat SMA serta kepada para santri di Pesantren,” kata Ridwan Dhani Wirianata, saat dihubunginya, Senin (20/5/2024).
“Sehingga untuk mereka orang tua yang kurang mampu tidak perlu lagi khawatir untuk memberikan uang saku kepada anak-anaknya di sekolah dan yang paling terpenting karena menurut analisa yang saya lakukan, biaya uang saku untuk sekolah dengan biaya SPP perbulan lebih mahal biaya uang saku untuk anak-anak.” tambah Ridwan Dhani Wirianata.
Pemerintah Jawa Barat juga harus fokus pada membangun sekolah-sekolah unggulan yang berstandar baik dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke tingkat Universitas di setiap Kabupaten yang ada di Indonesia, sehingga untuk anak-anak muda yang berprestasi tidak perlu lagi cari sekolah unggulan ke Jakarta, atau ke Bandung Ibukota Provinsi.
Selain itu, ungkap Ridwan Dhani Wirianata permasalahan pendidikan di Jawa Barat adalah rendahnya upah guru. “Hal lain yang juga perlu diperhatikan secara umum adalah kesejahteraan dari para tenaga pengajar, sesuai dengan visi-misi Presiden terpilih kami berkomitmen untuk menaikkan gaji guru,” jelasnya.
Selanjutnya, Ridwan Dhani Wirianata menegaskan bahwa kurikulum yang ada saat ini juga perlu ditujukkan dan disesuaikan dengan kemajuan zaman.
Dalam menghadapi tantangan masa depan, terutama di tengah dinamika perubahan zaman, upaya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan menjadi sebuah keniscayaan. Kurikulum Merdeka dan program pengembangan talenta guru adalah langkah awal yang sangat positif dalam mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik, khususnya di Jawa Barat. Dengan dukungan semua pihak, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang inspirat if dan berkualitas untuk generasi mendatang.
Rencana Alokasi Anggaran: Investasi Pendidikan untuk Masa Depan
Penyempurnaan sistem alokasi anggaran pendidikan di Jawa Barat merupakan poin penting dalam memastikan dana tersalurkan secara efisien dan tepat sasaran. Peningkatan anggaran untuk pembangunan fasilitas, pelatihan guru, serta program-program akademis yang inovatif akan menjadi kunci utama menuju transformasi pendidikan yang diidamkan.
Ridwan Dhani Wirianata menegaskan bahwa anggaran pendidikan perlu ditambah, dan dikawal alokasinya sampai ke tingkat bawah, serta juga adanya keterlibatan Gubernur, Bupati, dan Anggota Legislatif yang bisa memberikan dana tambahan.
“Sebagai contoh: Para anggota dewan RI, Provinsi, dan Kabupaten di Dapil tersebut bisa membawa dana hibah yang sah baik dari CSR BUMN untuk membangun sekolah, membangun laboratorium, memberikan buku, dan alat-alat penunjang untuk kepentingan pendidikan di sekolah tersebut. Bisa juga memberikan program-program beasiswa yang sampai dengan hari ini sudah banyak diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian atau Lembaga dan juga bisa dari BUMN atau Swasta,” jelasnya.
Perubahan tak terjadi dalam semalam, namun dengan kesatuan tekad, keberagaman pandangan, dan kerjasama yang kokoh, impian untuk mewujudkan pendidikan yang inklus if, inovatif, dan berbudaya di Jawa Barat, termasuk di Subang, dapat terwujud sebagai kenyataan yang indah.
Mari bersama kita jalankan perubahan, satu langkah kecil setiap hari, demi mahasiswa, pendidik, dan masyarakat yang kian cerdas dan terdidik di masa yang akan datang.
